Kerangka Kerja Nasional Indonesia

October 31st, 2016
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,  menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.  KKNI merupakan tantangan sekaligus peluang untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi Isu utama KKNI dapat direpresentasikan sebagai  wake up calls global, wake up calls nasional di mana peran kemendikbud dalam peningkatan mutu SDM nasional berbasis KKNI tidak dapat ditunda lagi.
Global competition telah efektif berlangsung pada tahun 2015 mendatang pada AEC (Asian Economic Communityy) apakah institusi kita sudah siap? Kiranya lebih banyak yang belum siap. Namun kesiapan sudah tidak menjadi penting sebab kita semua harus berlari mengejar ketertinggalan apapun kondisinya. GATT’s dan AFTA sudah ditandatangani awal 2000, di tahun 2010 sudah terjadi  banjir produk dari Cina. Indonesia belum sempat mengimplementasikan framework kualitas, namun sudah harus menghadapi free flow of good, service, investment, capital, professional, skilled labor (efektif tahun 2014). Apakah kita sudah bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri khususnya untuk dunia kerja? Sebagai ilustrasi : lulusan sarjana Indonesia di bidang engineering lebih kurang 67.000 orang (estimasi tahun lalu) yang terserap hanya sekitar 30.000. Sebanyak 37.000 peluang kerja di bidang engineering terserap oleh expatriat. Extent of NQFs worldwide sudah sampai third generation di negara-negara maju. Korea misalnya, negara ini  tidak menandatangani AFTA namun sudah mempersiapkan generasi mudanya untuk daya saing global.Guru terbaik adalah pengalaman terbaik??? Namun ingat kita sudah sangat terlambat. Diperlukan waktu 10-15 tahun dengan dana yang tidak sedikit untuk menyusun kualifikasi ini. Berita baiknya qualification framework sudah banyak learned lesson dari negara-negara lain.  Indonesia punya 3.400 PT dan 14.000 prodi à bagaimana mengurus kualifikasinya? Ada lembaga sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi à tumpang tindih birokrasi à tidak ada koordinasi. Tidak ada perumusan kualifikasi yang memadai, semua masih dalam level generic padahal kualifikasi kompetensi dan profesi seharusnya sangat special.Sarjana adalah lulusan S1 di Indonesia, ini harus diterjemahkan untuk kualifikasi yang setara dengan lulusan S1 luar negeri. Bukan bachelor sebagaimana yang selama ini diakui oleh Luar Negeri. Ukuran kompetensi adalah pada level kontribusi yang secara potensial dapat diberikan pada masyarakat. Di Indonesia kita masih bicara kompetensi dalam level struktur bukan outcome. Misal tiga tahun kulian = D3, 4 tahun=S1/D4 tidak bicara tentang outcome.

Comments are closed.